PERKEMBANGAN MASYARAKAT INDONESIA DIBAWAH PENJAJAHAN

A Kebijakan Pemerintah Kolonial di Indonesia Pada Abad Ke 19 dan Awal Abad ke 20

Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia disusu oleh datangnya Belanda yang dilatarbelangi oleh penutupan pelabuhan dagang Lisabon bagi Belanda dan Spanyol yang bertujuan untuk menekan dan menghancurkan kekuatan ekonomi Belanda. Oleh karena itu, Belanda mencari jalan langsung ke Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah selain untuk mencari daerah jajahan dan menyebarkan agama Nasrani. Pelayaran bangsa Belanda yang pertama ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Hotman yang pada tahun1596 berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Pelayaran tersebut berpedoman pada buku Intinerario karya Jan Huygen van Linschoten. Pelayaran Cornelis de Houtman tidak mendapatkan hasil rempah2 karena sikap mereka yang kasar dan sombong sehingga mereka diusir oleh penduduk Banten. Pd tahun 15987 pelayaran Belanda yang kedua berhail mendarat di pelabuhan Banten yang dipimpin oleh Jacob van Neck yang ternyata disambut baik oleh rakyat Banten. Pelayaran ini kemudian dilanjutkan ke Maluku dan berhasil mendapatkan rempah2, selanjutnya pelayaran kembali ke Belanda. Keberhasilan pelayaran yg kedua ini mendorong para pedagang Belanda datang ke Indoneisa. UNTUK MENGHINDARI PERSAINGAN DI antara para pedagang Belanda, dibentuklah Kongsi Dagang yang dinamakan VEREENIGDE OOST INDISCHE COMPAGNIE (VOC) tahun 1602 yang pada mulanya bermarkas di Ambon kemudian dipindahkan ke Batavia. Tujuan pembentukan VOC adalah:
1. Menghindari persaingan di antara pedagang Belanda
2. Menyatukan tenaga untuk menghadapi saingan dari bangsa Portugis dan pedagang2 lainnya di Indonesi
3. Mencari kweuntungan yang sebesar-besarnya untuk membantu membiayai perang melawan Spanyol
4. Menguasai kerajaan2 dan pelabuhan2 dagang di INDONESIA
untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah belanda memberikan hak2 istimewa kepada VOC (HAK OKTROY), antara lain:
1. HAK MEMBENTUK TENTARA
2. hak mendirikan benteng2 pertahanan
3. hak untuk membuat mata uang
4. hak monopoli perdagangan
5. hak mengadakan perjanjian dengan kerajaan2 di Indonesia

Hak oktroy yang dimiliki tersebut menjadikanVOC, bertindak sebagai lembag apemerintahan dan penguasa perdagangan yang otonom. Untuk memperlancar aktivitas VOC diangkatlah seorang Gubernur jendral VOC. Langkah pertama yang dilakukan VOC untuk mencapai tujuan adalah dengan merebut Maluku dari kekuasaan Portugis. Keberhasilan VOC merebut benteng Nieuw Victoria dari Portugis thn 1605 menandai tonggak pertama penjajahan Belanda di Indonesia. Gubernur jendral VOC yang pertama adalah Pieter Both, ketika VOV DIPIMPIN OLEH Gubernur jendran J.P Coen pada tahun 1619 berhasil menguasai Jayakarta dan selanjutnya mnamanya diubah menjadi Batavia dan dijadikan sebagai pusat kekuasaan pemerintahan VOC. Pada mulanya Ambon yang dijadikan markas VOC dengan pertimbangan sbg berikut:
1. Ambon dan Maluku merupakan daerah penghasil rempah2 terbesar.
2. VOC telah mengembangkan monopoli perdagangan di Malku sehingga mudah untuk mengembangkannya.
Bangsa Eropa yang kemudian datang ke Indonesia adalah bangsa Inggris. Rombongan pelayaran Inggris yang dipimpin oleh James Lanchaster pada tahun 1602 sampai di Banten dan menjadikan Bnaten sebagai pusat perdagangan Inggris di Pulau Jawa.

Usha dagang VOC yang pernah mengalami kejayaan akhirnya mengalami kemerosotan akhie abad ke-18. Faktr yang mempengaruhi kemerosotan dan Kebangkrutan VOC antara lain:
1. Banyaknya pegawai VOC ynag melakukan korupsi
2. Daerah VOC terlalu luas sehingga sulit melakukan pengawasan.
3. Banyaknya biaya yang dikeluarkan VOC untuk menggaji pegawai VOC.
5. VOC tidak mampu bersaing dengan kongsi dagang bangsa lain terutama ngsi dagang Iggris dan Perancis.

Kondisi keuangan VOC semaki memburuk mendorong pemerintah Republik Bataaf di Belanda untuk membubarkan VOC tanggal 31 Desember 1799 sehingga segala hutang, kekayaan dan daerah jajahan VOC diambil alih oleh Republik Bataaf. Pd tahun 1806 pemerintah Republik Bataaf dibubarkan dan Belanda dijadikan kerajaan dibawah kekuasaan Perancis, Untuk mengurus tanah jajahan di Indonesia, Raja Louis Napoleon yang menjadi Raja di Belanda menggkat erman Willem Daendles menjadi gubernur jendral di Indonesia (1808-1811 dengan tugas utama yaitu mempertahankan Pulau jawa dari serangan Inggris sebab beberapa daerah bekas kekuasaan VOC telah berhasil dikuasai Inggris.
Dengan dibubarkannya VOC tanggal 31 Desember 1799 sekaligus menandai terbentuknya pemerintahan kolonian Hindia belanda di Indonesia. Perjalanan pemerintahan kolonial Belanda sebagai berikut.
1. Pemerintahan Kolonial Hindia belanda di bawah pemerintahan Daendels (1808-1811)
Gubernur Jendaral DAENDELS yang ditugaskan di Indonesia mempunyai tugas utama yaitu, ,mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tanagn Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan di INDONESIA. UNTUK MEMPERTAHANKAN PULAU jAWA DAENDELS MELAKUKAN BEBERAPA TINDAKAN antara lain:
a. membangun armada militer yang kuat
b. memperbaiki struktur pemerintahan
c. mendirikan benteng2 pertahanan
d.membangun jalan raya Anyer-Penarukan
e. membangun pangkalan laut di Merak dan ujung Kulon
f. membangun pabrik senjata di Semarang, Surabaya.
Untuk mendapatkan dana guna mempertahankan Pulau Jawa dari serangan bangsa Inggris, Daendels memberlakukan sebagai berikut.
a. Contingenten Stelsel, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hsil bumi kepada pemerintah sebagai pajak.
b. Verplichte Leverantiem yaitu kewajiban rakyat menjual hasil panen hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan.
c. Prianger Stelsel, yaitu kewajiban penduduk Priangan untuk menanam kopi.
Kerja Rodi.
d. menjual tanah2 luas kepada pihak swasta Belanda dan Tionghoa
dalam tanah pemerintahan, Daendels juga melakukan beberapa tindakan sebagai berikut:
a. memperbaiki gaji para pegawai dan memberantas korupsi
b. membagi pulau jawa menjadi keresidenan
c. para buati diseluruh jawa dijadikan pegawai pemerintahan belanda
d. Mendirikan Badan2 pengadilan yang akan mengadili orang2 Indonesia sesuai adat idtiadatnya.
Kesewenangan dan kerajaan pemerintahan Daendels mendapat kecaman keras dari lawan2 politiknya terlebih lagi dengan tindakan Daendels menjual tanah negara kepada pihak swasta menjadi penyebab ditariknya Daendels ke negeri Belanda. Pemerintah kerajaan Belanda kemudian mengangkat Janssens sebagai gubernur jendral di Indinesia menggantikan Daendels.

2. Pemerintahan pada Masa Gubernur Jendral Raffles (1811-1816)
Pemerintahan Gybernur Jenderal Janssens ternyata sangat lemah sehingga dengan mudah pasukan anghkatan laut Inggris dipimpin oleh Lord Minto berhasil mengalahkan pasukan Janssens. Pasukian Janssens menyerah di Tuntang tanggal 17 September 1811 yang ditandai dengan penandatanganan Kapitulasi Tuntang. Dalam perjanjian tersebut antara lain dijelaskan bahwa Belanda menyerahkan Pulau Jawa kepada Inggris. Tomas Stamford Raffles emudian ditugaskan oleh pemerintah Inggris. untuk menjadi Gubernur jendra di wilayah bekas Hindia Belanda. Pemerintahan transisi Inggris yang dipimpin oleh Raffles menerapkan kebijakan yaitu:
a.Bidang ekonomi, Raffles menghapus segalabentuk kebijakan Daendels dan mengganti sistem pajak sewa tanah (land rent)
b. Bidang politik, Raffles membagi Pulau Jawa dan Madura menjadi 16 Karesidenan

Gubernur Jendra Raffles menerapkan sisitem pajak sewa tanah yang bertujuan untuk menciptakan suatu sitem ekonomi yang bebas dari segala unsur paksaan. Sistem pajak tanah ini hanya berlaku di Pulau Jawa.
Pokok2 kebijakan dalm sistem pajak tanah adalah:
a, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan
b, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan
c. Pemerintahan Inggris adalah pemilim tanah dan petani yang menggarap tanah hanya sebagai penyewa yang harus membayar pajak.
pokok2 kebijakan Raffles bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan para petani dibebaskan menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Akan tetapi, pelaksanaan sistem pelaksanaan sistem pajak sewa tanah ternyata mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
a. sulit menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap pemilik tanah
b. Pajak tanah harus dibayar dengan uang, padahal masyarakat pedesaan pada saat itu belum mengenal peredaran uang.
c. tidak adanya dukungan dari para bupati yang telah dihapuskan hak-haknya sebagi pemungut pajak.

Pada tahun 1814 terjadi perubahan politik di Eropa ketika perancis kalah dari aianggris dan selanjutnya hubungan Inggris dengan Belanda menjadi membaik. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian London, yang antara lain menjelaskan bahwa belanda akan menerima kembali daerah jajahannya di Hindia Belanda yang dahulu direbut oleh Inggris. Pada tanggal 19 Agustus 1816 Inggris berdasarkan Perjanjian London menyerahkan Hindia Belanda kepada Belanda. Dalam penyerahan tersebut, Inggris diwakili oleh John Fendall, sedangkan Belanda diwakili oleh Buyskes, Elout, dan Van der Capellen. Dengan demikian, berakhirlah
pemerintahan pendudukan Inggris di iNDONESIA YANG SELANJUTNYA DIMULAI KEMBALI MASA PERLUASAN PEMERINTAHAN KOLONIAL hindia Belanda di Indonesia. Pemerintahan Gubernur Jendral Raffles ternyata juga memberikan jasa yang cukup besar bagi Indonesia. Jasa Raffles tersebut adalah:
a. Berhasil ditulisnya buku the history of Java
b. Berhasil merintis pembuatan Kebun Raya Bogor
c. Berhasil menemukan bungaan yang dinamakan Rafflesia Arnoldi.

3 Pemerintahan Kolonial Belanda pada Masa Gubernur Jendran Van den Bosch (1830-1870)
Pada tahun 1816 Indonesia dikuasai kembali oleh pemerinthan kolonial Belanda dan Baron Ven der Capellen diangkat sebagai gubernur jendral. Pada masa pemerintahannya, kebikjakan politi Liberal yang diterapkannya mengalami kegagalan. Penyebabnya adalah:
1. Kebijakan politik Liberal tidak sesuai dengan sistem feodal di Indonesia.
2. Struktur birokrasi feodal yang panjang menyebabkan pemerintahan tidak dapat berhubungan langsung dengan rakyat.
3. Kas negeri Belanda semakin mengalami defisit.
PADA ABAD KE 19 PEMERINTAH belanda mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan beberapa faktor:
1. Pemerintah Belanda banyak dililit hutang luar negeri
b. Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk peperangan menghada[pi perang Diponegoro di Jawa dan pemberontakan rakyat Belgia yang ingin memerdekakan diri.
Untuk mengatasi kesulitan keuangan tersebut, Van den Bosch mengusulkan kepada pemerintahan Belanda meningkatkan produksi tanaman ekspor di tanah jajahan.
Hal tersebut dilakukan dengan cara memberlakukan Cultur Stelsel atau Tanam paksa. Pemerintahan Belanda akhirnya menyetujui usul van den Bosch dan mengangkatnya sebagai gubernur jendral dengan tugas pokok melaksanakan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa yang diberlakukan diharapkan dapat menggairahkan kembali situasi keuangan Belanda yang memburuk. DALAM SISTER TANAM PAKASA TERSEBUT, PENDUDUK HARUS MEMBAYAR PAJAK KEPADA PEMERINTAH BELANDA dalam bentuk barang yaitu, hasil2 tanaman yang dapt dijual di pasaran dunia, tebu, tembakau kapas dan nila. Beberapa peraturan pokok yang terdapat dalam sistem tanam paksa adalah:
1. Petani harus menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, sep kopi, tebu, tembakau, dan teh
2. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah tersebut bebas pajak
3. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang telah ditentukan pemerintah.
4.Tenaga dan waktu untuk menegerjakan tanah tersebut tidak boleh melebihi untuk menanam padi.
5. Kegagalan panen yang bukan yang bukan kesalahan petani menjadi tanggung jawab pemerintah.
6. Penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja di perkebunan pemerintah tanpa upah selama 66 hari.
Pelaksanaan sistem tanam paksa ternta menyimpang dari peraturan2 yang telah ditetapkan sehingga rakyat menjadi dirugikan. Penyebab terjadinya penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa adalah adanya peraturan yang disebut cultuur procenten, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa setiap pegawai pemungut tanam paksa akan mendaat persen jika dapat menyetorkan hasil tanaman rakyat melebihi ketentuan yang telah ditetapkan.
dampak sistem tanam paksa
bagi rakyat Indonesa:
1. Banyak rakyat yang mengalami kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan terutama di daerah demak, Gribogan, dan Cirebon sehingga jumlah penduduk di Pulau Jawa semakin berkurang.
2. Penduduk Indonesia mulai mengenal berbagai jenis tanaman ekspor,

bagi Belanda:
Pemerintahan Belanda mendapat surplus keuangan sehingga dapat digunakan uuntuk membangun pemerintahan Hindia Belanda
2. Badan usaha dagang Belanda (Nederlansch Hadel Maatschappij) mendapat keuntungan besar setelah mendapt hak monopoli pengangkutan hasil tanam paksa.
Penyimpangan pelaksanaan sistem tanam paksa yang menimbulkan penderitaan bagi penduduk Indonesia menimbulkan reaksi keras dari golongan Liberal dan humanis Belanda. Kecaman terhadap pelaksanaan sisten tanam paksa di Indonesia, dilakukan oleh:
1. Douwes Dekker dengan nama samarannya Multatuli mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalaui buku berjudul Max Havelaar
2. Frans van derPutte yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda melalui karyanya yang berjudul Suiker Contracten
3. Baron van Hoevel seorang pendeta belanda yang berupaya memperjuangkan nasib rakyat jajahan yang menderita dan menuntut agar memperhatikan nasib dan kepentingan rakyat.
Golongan Liberal Belanda menetang sistem tanam paksa supaya berkesempatan menanamkan modalnya. sedangkan golongan humanis menentang sistem tanam paksa atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Oleh karena adanya kecaman keras aterhadap pelaksanaan sistem tanam paksa, akhirnya pemerinthan kolonial Bealanda mengahpus sistem tanam paksa secara bertahan dan resmi dihapus thn 1870.
Menurut kaum liberal, perekonomian akan berjalan lancar jika memenuhi keterntuan sebagai berikut..
a. Anggota masyarakat bebas amelakukan kegiatan ekonomi dan pihak swsata berhak memiliki alat2 produksi.
b. Pemerintah tidak campur tangan dam urusan perekonomian.
Perwujudan kemenangna kaum liberal ini ditandai dengan diberlakukannya politik kolonial liberal atau polit8ik pintu terbuka tahun 1870. Dengan diberlakukannya politik itu , pihak swasta Eropa berkesempatan menanamkan modalnya di Indonesia terutama di bidang perkebunan. Pelaksanaan politik pintu terbuka ditandai dengan dikeluarkannya UNDANG-UNDANG AGRARIA (Ararische Wet)tahun 1870. Tujuan dikeluarkannya uu Agraria:
a. Memberi kesempatan pada pengusaha swasta asing Eropa untuk menyewa tanah penduduk dan menanamkan modalnya di Indonesia dengan mendirikan perkebunan di INDONESIA.
b. Melindungi para petani Indonesia agar tidak kehilangan tanahnya dari penguasaan para pemilik modal asing.
c. membuka Lapangan kerja bagi penduduk yang tidak mempunyai tanah dengan menjadi pekerja.
Pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia juga ditandai dengan dikeluarkannya uu Gula (suker wet). terbukanya Indonesia bagi penanam modal asing menyebabkan munculnya perkebunan2 swasta asing di Indonesia . selain juga dibidang pertambangan dan perindustrian. Pelaksanaan politik pintu terbuka di Indonesia emberikan pengaruh/akibat sbg brikut:
a. Tanah perkebunan semakin bertambah luas.
b. Penduduk kota semakin bertambah pesat
c. Timbulnya kaum buruh
d. Rakyat pedesaan mulai mengenal arti pentingnya uang dalam kehidupan ekonomi
e. Usaha kerajinan rakyat terdesak oleh barang2 import. Pembangunan sarana dan prasarana trasportasi menyebabakan barang2 luar negeri masuk ke Indonesia sehingga usaha kerajinan rakyat mengalami kemunduran.
F.RAKYAT iNDONESA DIPERAS OLEH PENGUSAHA ASING.
Dibukanya perusahaan2 asing tetap menimbulkan penderitaan rakyat Indnesia.

Undang2 Agraria telah berpengaruh dengan hadirnya para pemodal asing untuk menyewa perkebunan dengan menekan harga sewa dan upah buruh.
1.Perlawanan Sutan Nuku (tidore) (1797-1885)
Sultan nuku berhasil membina angkatan perang dengan inti kekuatannya adalah armadayang terdiri dari 200 buah kapal perang dan 600 pasukan. Perjuangan lewat kekuatan senjata dan politik diplomasi.
2. Perlawanan Pattimura (1817), Thomas Matulesi
diawali dengan penyerbuan benteng Duurstede, Saparua. benteng dpat jatuh di bawah pimpinan Pattimura, tgl 16 Mei 1817. dan berhasil menawan residen Van den Berg. penyerbuan meluas ke, seram haruku, larike dan wakasihu sehingga muncullah peminpin2 bru antra lain christina marthatiahahu, Anthonie Rhebok, lucas latuahina, Thomas Patiwael, ulupaha, said perintah dan Raja Tio. Belanda mendatangkan bala bantuan dibawah Coroot. Belanda akhrnya berhasil merebut benteng Duurstede kembali. 3 September 1817 pasukan Belanda merebut Saparua dipimpin Kapten Lisnet, tetapi belum berhasil memadamkan perlawanan rakyat Maluku. Belanda mengadakan sayembara dengan memberikan hadiah 1000 gulden unti menangkap Thomas Matuleshi dan 500 gulden untuk menangkap pemimpin yang lain. Perlawanana rakyat Maluku dipadamkan. tanggal 16 Desember 1817 Thomas Matulesi digantung.

3. Perang Paderi (1821-1837), Minangkabau Sumatera Barat
Pelopor paderi h. Miskin, tokoh lain tuanku Mesiangan., Tuanku nan Renceh, datuk bandaro, MALIN basa (tuanku Imam Bonjol), Tuanku anan Gaok. Sebab utama perang paderi: adanya perselisihan kaum adat dgn paderi, karena kaum paderi berusaha memurnikan ajaran Islam dan memperbaiki kehidupan masyarakat Minangkabaau. 16 Juni 1835 Belanda mulai menembaki Bonjol dengan Meriam. 8 Februari 1835, Tanku Imam Bonjol mengadakan gencatan senajta dan mendesak Belanda mendesak Tunaku Imam Bonjol menyerah. tapi tidak mau menyerah. 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah namun perlawanan tetap berlangsung.

4. Perang Diponegoro (1825-1830), di Tegal REJO yOGYAKARTA.
Pangeran Diponegoro, putra sulung Sultan Hamengkubuwono II, nama asli: R.M Ontowiryo. perlawanannya mendapat sambutan dari: p. Mangkubumi, sentot Ali basya p, Kiai Mojo dr Surakarta, P Suriatmijo, P Serang, P. Notoprojo, P. Ngabehi, Abdulrahman Kertopengalasan, Dipokusumo,dll
Pertempurang meluas ke: Pacitan, Purwodadi, banyumas, pekalongan , Madin , rebang, semarang, kertosono. P. diponegorang, dng siasat perang gerilya dengan nama ARKIYO, tURKIYO, DD. 1826, pertempuran di Ngalengkong memuncak dan mrpkn puncak kemenangan perang Diponegoro.